KPPN Tanjung Redeb

Jakarta,  perbendaharaan.go.id – Penipuan dengan motif Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih saja beredar di lingkungan Instansi Pemerintah. Penipuan tersebut mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Panitia Penyelenggara. Untuk itu, diharapkan seluruh Instansi Pemerintah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpengaruh atas usaha penipuan ini.

Motif yang digunakan pelaku adalah dengan cara mengirim surat undangan Diklat PBJ palsu secara acak kepada Instansi Pemerintah dengan harapan ada pegawai yang termakan tipuan tersebut. Pelaku penipuan tersebut berusaha meyakinkan calon korbannya dengan menggiring mereka untuk mentransfer sejumlah dana sebagai biaya registrasi dan pelaksanaan diklat. Padahal sudah terlihat jelas pada surat undangan palsu tersebut telah disebutkan bahwa para peserta tidak dibebankan biaya dalam pelaksanaan kegiatan Diklat. Tak pelak, beberapa pegawai Instansi Pemerintah tersebut terpancing untuk men-transfer sejumlah uang pada rekening yang diminta penyelenggara Diklat PBJ bodong tersebut.

Sampai saat ini, beberapa Instasi Pemerintah telah menjadi korban. Mereka baru menyadari bahwa Diklat PBJ tersebut fiktif, setelah melakukan konfirmasi langsung pada Ditjen Perbendaharaan sebagai “penyelenggara”.

Melihat semakin seringnya percobaan penipuan ini dilakukan, maka hal ini perlu menjadi perhatian untuk diwaspadai bagi setiap Instansi Pemerintah di mana pun berada. Melalui publikasi ini, perlu diketahui bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak pernah mengadakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi Pemerintah atau Kementerian/Lembaga, melainkan hanya bagi instansi vertikal dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan saja. Selain itu, Ditjen Perbendaharan juga tidak pernah meminta sejumlah uang untuk di transfer pada rekening tertentu apalagi untuk keperluan pendaftaran/ registrasi peserta Diklat.

Apabila anda ingin tahu lebih banyak mengenai hal ini, kami persilahkan untuk menghubungi Ditjen Perbendaharaan c.q Bagian Pengembangan Pegawai dengan nomor 021-3846322.

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News - Realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tanggal 31 Mei 2010 mencapai Rp. 314.184.139.914 atau sekitar 25,5 persen dari pagu anggaran yang didapatkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar Rp. 1.233.186.332.000.

Mari E. Pangestu saat ditemui di Komisi VI DPR RI Jakarta, Kamis (3/6) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2009 sebesar 18,6 persen. Hal ini menunjukan telah dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2010. Anggaran tersebut difokuskan untuk 11 program, 4 program prioritas dan 7 program penunjang.

Realisasi anggaran sebesar 25,5 persen antara lain disebabkan kegiatan yang bersifat kontrak dengan pihak ketiga masih dalam proses pelelangan seperti pembangunan pasar di daerah, pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan peralatan dan mesin. Selain itu kegiatan lain yang menyebabkan anggaran sebesar 25,5 persen yaitu kegiatan pameran dagang, misi dagang di luar negeri yang jadwalnya terkait dengan pihak di luar negeri. (Adt)

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News - Bea dan Cukai Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi kayu ilegal dengan menggunakan empat kontainer ukuran 20 feet. "Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan memberitahukan uraian barang dalam dokumen PEB berupa Greaseproof Paper In Rectangular (kertas minyak), dan kayu log tersebut dimuat dalam empat kontainer ukuran 20 feet," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata, Jum'at (4/6) di JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Pencegahan dilakukan setelah petugas menganalisis informasi yang di peroleh. Setelah itu petugas menunggu eksportir mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dilakukan surveillance hingga barang masuk ke kawasan pabean untuk pencegahan.

 

Hasil pemeriksaan fisik petugas Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) pada empat kontainer terdapat 15 m3 kayu log Ebony, 16 m3 kayu Ebony gergajian, 30 m3 kayu log Sonokeling dan 2,5 M3 kayu Sonokeling gergajian. "Kerugian negara dari ekspor kayu log ilegal ini di perkirakan mencapai Rp 2,5 miliar dan kerugian imaterialnya adalah menyebabkan rusaknya ekosistem hutan dan lingkungan akibat penebangan hutan ilegal, kayu ebony adalah kayu khas dari Sulawesi dan komoditi yang dilarang untuk di ekspor," pungkasnya.(DM)

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mencegah eksportasi dua kontainer bermuatan pakaian jadi/garmen dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata, Jum'at (4/6) di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta.

Kasus Ekspor ini adalah penyalahgunaan Fasilitas KITE yang sebenarnya bertujuan untuk peningkatan daya saing ekspor Indonesia. Petugas mencurigai dan melakukan operasi intelijen atas informasi yang diperoleh dan menemukan dua kontainer ukuran 20 feet. "Kontainer pertama memuat barang garment tujuan Nigeria oleh PT. RI dan kontainer kedua bermuatan 51 ballpress pakaian jadi oleh PT. GUT (perusahaan asal Jawa Tengah) tujuan Malaysia," ungkapnya.

KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok menangkap tersangka berinisial ST, dkk dan ML, dkk. "Dari pencegahan tersebut nilai barang dari kedua kontainer garmen berjumlah kurang lebih Rp 700.000.000," pungkasnya.(DM)

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News – Hari ini merupakan batas terakhir pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang telah dibuka sejak tanggal 10 Mei 2010. Menurut Ketua Divisi Pendaftaran STAN Fadlil Usman, hingga saat ini pendaftar mencapai 22.628 peserta.

Pada hari terakhir pendaftaran ini, pengambilan nomor pendaftaran ditutup sampai pukul 17.00 WIB, tetapi untuk peserta yang sudah memegang nomor pendaftaran akan dilayani hingga selesai. “Selama pendaftaran STAN ini dibuka, paling banyak terjadi pada tanggal 1 Juni sebanyak 1.916 peserta yang mendaftar,” ujar Fadlil Usman. Program studi yang paling banyak diminati adalah kebendaharaan negara dan akuntansi.

Banyaknya pendaftar menunjukkan bahwa prospek STAN ke depan sangat menjanjikan. "Ikut tes saja, siapa tahu lulus karena peluangnya ke depan menjanjikan," ujar Lusi, salah satu orang tua pendaftar. (Adt)

Jakarta, 04/06/2010 - Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2011 menjadi sebesar 11,5% sampai 12,5% dari jumlah penduduk. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo saat menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (03/06).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 menganggarkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dengan pendanaan paling besar, yakni sebesar Rp69.357,0 miliar. Penanggulangan kemiskinan ini diupayakan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan pro rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Terdapat beberapa cara untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga pemerintah mampu mencapai angka di atas. ''Kami akan mendorong pertumbuhan yang pro rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus,'' papar Lukita.

Bappenas juga menyampaikan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan. Selain itu, untuk masyarakat yang berada di daerah, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Bappenas berharap, dengan sasaran-sasaran tersebut, Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan dengan baik.(sel)

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News - Direktur Jenderal Pajak M. Tjiptardjo mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan serta upaya mengungkap dugaan tindak pidana perpajakan. Demikian disampaikan Dirjen Pajak saat konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Kamis (03/06).

Dirjen Pajak juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPR atas perhatian, motivasi dan dukungan yang diberikan oleh anggota Dewan. “Baik atas kinerja yang telah dicapai maupun terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,” ucapnya. DJP berkeyakinan bahwa dengan adanya dukungan tersebut, selain menimbulkan optimisme tercapainya target penerimaan negara juga akan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik, sehingga basis pajak semakin bertumbuh sejalan dengan berkembangnya perekonomian Indonesia.(sel)

Jakarta, 03/06/2010 MoF (Fiscal) News - Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mencermati pergerakan saham PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, hari ini, Kamis (03/06). Hal tersebut ditempuh otoritas bursa sehubungan dengan telah terjadi peningkatan harga secara signifikan pada saham perseroan dengan kode emiten  BTEK tersebut.

Terkait hal tersebut, BEI memasukkan saham BTEK ke dalam daftar pergerakan saham dan transaksi yang tidak wajar (unusual matrket activity/UMA). Pihak BEI melalui Direktur Utama BEI Ito Warsito menyampaikan bahwa bursa telah meminta konfirmasi kepada perseroan tersebut pada tanggal 19 Mei 2010 guna meminta penjelasan tentang apa yang menjadi penyebab kenaikan secara signifikan harga saham perseroan tersebut.

Ito juga mengimbau agar Investor mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya. Sekedar mereviu, pada perdagangan 18 Mei lalu, harga saham BTEK sudah melambung, diikuti dengan peningkatan volume transaksinya.(uno)