Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News - Bea dan Cukai Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi kayu ilegal dengan menggunakan empat kontainer ukuran 20 feet. "Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan memberitahukan uraian barang dalam dokumen PEB berupa Greaseproof Paper In Rectangular (kertas minyak), dan kayu log tersebut dimuat dalam empat kontainer ukuran 20 feet," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata, Jum'at (4/6) di JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Pencegahan dilakukan setelah petugas menganalisis informasi yang di peroleh. Setelah itu petugas menunggu eksportir mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dilakukan surveillance hingga barang masuk ke kawasan pabean untuk pencegahan.

 

Hasil pemeriksaan fisik petugas Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) pada empat kontainer terdapat 15 m3 kayu log Ebony, 16 m3 kayu Ebony gergajian, 30 m3 kayu log Sonokeling dan 2,5 M3 kayu Sonokeling gergajian. "Kerugian negara dari ekspor kayu log ilegal ini di perkirakan mencapai Rp 2,5 miliar dan kerugian imaterialnya adalah menyebabkan rusaknya ekosistem hutan dan lingkungan akibat penebangan hutan ilegal, kayu ebony adalah kayu khas dari Sulawesi dan komoditi yang dilarang untuk di ekspor," pungkasnya.(DM)

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mencegah eksportasi dua kontainer bermuatan pakaian jadi/garmen dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata, Jum'at (4/6) di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta.

Kasus Ekspor ini adalah penyalahgunaan Fasilitas KITE yang sebenarnya bertujuan untuk peningkatan daya saing ekspor Indonesia. Petugas mencurigai dan melakukan operasi intelijen atas informasi yang diperoleh dan menemukan dua kontainer ukuran 20 feet. "Kontainer pertama memuat barang garment tujuan Nigeria oleh PT. RI dan kontainer kedua bermuatan 51 ballpress pakaian jadi oleh PT. GUT (perusahaan asal Jawa Tengah) tujuan Malaysia," ungkapnya.

KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok menangkap tersangka berinisial ST, dkk dan ML, dkk. "Dari pencegahan tersebut nilai barang dari kedua kontainer garmen berjumlah kurang lebih Rp 700.000.000," pungkasnya.(DM)

Jakarta, 04/06/2010 MoF (Fiscal) News – Hari ini merupakan batas terakhir pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang telah dibuka sejak tanggal 10 Mei 2010. Menurut Ketua Divisi Pendaftaran STAN Fadlil Usman, hingga saat ini pendaftar mencapai 22.628 peserta.

Pada hari terakhir pendaftaran ini, pengambilan nomor pendaftaran ditutup sampai pukul 17.00 WIB, tetapi untuk peserta yang sudah memegang nomor pendaftaran akan dilayani hingga selesai. “Selama pendaftaran STAN ini dibuka, paling banyak terjadi pada tanggal 1 Juni sebanyak 1.916 peserta yang mendaftar,” ujar Fadlil Usman. Program studi yang paling banyak diminati adalah kebendaharaan negara dan akuntansi.

Banyaknya pendaftar menunjukkan bahwa prospek STAN ke depan sangat menjanjikan. "Ikut tes saja, siapa tahu lulus karena peluangnya ke depan menjanjikan," ujar Lusi, salah satu orang tua pendaftar. (Adt)

Jakarta, 04/06/2010 - Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2011 menjadi sebesar 11,5% sampai 12,5% dari jumlah penduduk. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo saat menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (03/06).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 menganggarkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dengan pendanaan paling besar, yakni sebesar Rp69.357,0 miliar. Penanggulangan kemiskinan ini diupayakan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan pro rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Terdapat beberapa cara untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga pemerintah mampu mencapai angka di atas. ''Kami akan mendorong pertumbuhan yang pro rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus,'' papar Lukita.

Bappenas juga menyampaikan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan. Selain itu, untuk masyarakat yang berada di daerah, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Bappenas berharap, dengan sasaran-sasaran tersebut, Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan dengan baik.(sel)