Jakarta, 04/06/2010 - Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2011 menjadi sebesar 11,5% sampai 12,5% dari jumlah penduduk. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo saat menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (03/06).
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 menganggarkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dengan pendanaan paling besar, yakni sebesar Rp69.357,0 miliar. Penanggulangan kemiskinan ini diupayakan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan pro rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Terdapat beberapa cara untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga pemerintah mampu mencapai angka di atas. ''Kami akan mendorong pertumbuhan yang pro rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus,'' papar Lukita.
Bappenas juga menyampaikan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan. Selain itu, untuk masyarakat yang berada di daerah, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Bappenas berharap, dengan sasaran-sasaran tersebut, Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan dengan baik.(sel)
Jl. Milono No. 02 Tanjung Redeb / 77312
Tel: 0554-26818 Fax: 0554-26819 e-mail: info@kppn-tanjungredeb.net