Jakarta, 03/06/2010 MoF (Fiscal) News - Reformasi Birokrasi sedang diberdayakan di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi di Kementerian keuangan masih terus dijalankan, meskipun dengan kepemimpinan baru. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan dan Perencaan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, (03/06) di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
“Tujuannya adalah sebagai upaya terobosan kinerja terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah,†jelas Lukita. Untuk itu, Bappenas menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas. Dari prioritas tersebut, terdapat berbagai sasaran yang ingin dituju.
Pertama, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penegakan hukum, peningkatan kualitas regulasi dan penguatan pengawasan dan sistem pengendalian internal. Kedua, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan kelembagaan sesuai prinsip structures follows function, pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta penerapan manajeman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. “Kami juga berharap agar kualitas pelayanan publik melalui sinergi pusat dan daerah dan pengembangan data kependudukan yang akurat menjadi meningkat,†tambahnya. Dengan demikian,  konsolidasi pelaksanaan otonomi daerah yang mantap juga dapat tercapai.(Sel)
Jl. Milono No. 02 Tanjung Redeb / 77312
Tel: 0554-26818 Fax: 0554-26819 e-mail: info@kppn-tanjungredeb.net